TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Penulis: Geofani Milthree Saragih

 
Sumber gambar : https://twitter.com/biropbjjabar


Salah seorang sosiolog amerika berpengaruh, Gerhard Emmanuel Lenski pernah mengatakan apabila orang dikonfrontasikan dengan keputusan-keputusan yang memaksanya untuk harus memilih antara kepentingan sendiri, atau kelompoknya, atau kepentingan orang lain menyangkut tawaran-tawaran terbatas, maka seorang individu hampir selalu memilih kepentingan sendiri, hal ini dikarenakan sebagian besar tawaran itu bersifat langka, dan bahwa setiap orang tidak sama dalam kemampuannya yang diperlukan untuk merebut kesempatan-kesempatan yang tersedia. Tidak heran manusia secara individu memiliki kecenderungan untuk memperhatikan dan mengutamakan kepentingan sendiri, termasuk dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa.
Adapun yang menyebabkan masih tingginya tingkat korupsi terkhusus dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPPU pada tahun 2012 yang lalu adalah sebagai berikut :
      a.  ­Pengadaan barang yang belum/ tidak dapat dimanfaatkan
      b. Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan
      c. Pemanfaatan barang/ jasa tidak sesuai rencana yang ditetapkan

Adapun beberapa modus/ cara yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :
      a.       Dalam tahap PA dan perencanaan persiapan PBJ Pemerintah
-          Proyek/ paket sudah dijual terlebih dahulu kepada vendor sebelum anggaran disetujuatau disahkan. Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan, dalam hal ini telah terjadi rekayasa dokumen.
-          Melalui persengkongkolan antara DPR, pihak KPA, dan Vendor. Proaktif bisa dilakukan oleh DPR, KPA atau Vendor.
-          Mark up harga
-          Melalui suap terhadap pihak-pihak terkait
-          Manipulasi pemilihan pemenang

      b.      Pelaksanaan PBJ oleh Pemerintah dan proses serah terima dan pembayaran
-          Pengumuman terbatas
-          Menipulasi pemilihan pemenang
-          Manipulasi dokumen lelang
-          HPS dan spek teknis dibuat oleh Vendor
-          Mark up harga
-          Suap pada pihak-pihak terkait
-          Persengkongkolan KPA, PPK, Pokja, ULP, PPHP, Bendahara
-          Manipulasi dokumen serah terima

      c.       Proses pengawasan dan pertanggungjawaban
-          Suap kepada auditor (BPK atau BPKP) untuk menghilangkan temuan audit
-          Suap kepada penegak hukum untuk meringankan hukuman

Kesimpulan dan saran Penulis,
Birokrasi kita masih jauh dari kata bersih mengenai kejujuran dalam penggunaan dan pengeloaan anggaran terkhusus dalam hal ini dalam hal pengadaan barang dan jasa, maka akan sulit mewujudkan Good Governance yang kita harapkan, padahal istilah Good Governance ini sudah dikenal 126 tahun yang lalu sejak Wodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut, tapi kita sebatas hanya mengenal istilah itu saja tanpa menerapkannya. Kesadaran dari pada orang-orang yang telah dipercayakan oleh masyarakat adalah kunci utama, terutama mengurangi tingkat tindakan korupsi. Kalau kita perhatikan data yang diberikan oleh LKPP pada tahun 2019 yang lalu, yang menyebutkan data dimana dari anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah senilai Rp. 1.153 Triliun, ada sekitar 30% dana yang dikorupsi atau Rp. 200 Triliun. Cara umum yang digunakan oleh para koruptor dalam hal ini yang kedapatan adalah mark up, persengkongkolan pengadaan, pengaturan terhadap pemenang tender, kolusi antar penyedia barang hingga pengadaan fiktif. Jika kita melihat 5 (lima) tahun terakhir terhitung sampai tahun 2019, pengadaan barang dan jasa nasional mencapai Rp. 5,335 Triliun. Nilai transaksi yang diproses melalui tender elektronik alias e-tendering sebesar Rp. 1,737,8 Triliun dan e-purchasing senilai Rp. 240,8 Triliun. Dengan melalui tender tersebut, terjadi penghematan anggaran belanja mencapai Rp. 177,9 Triliun. Apa yang ingin saya sampaikan adalah sangat berguna dan lebih amannya jika dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui sistem digital, selain hemat seperti yang telah disebutkan sebelumnya, juga akan efektif dalam menekan niat dan tindakan korupsi yang ada. Namun harus kita sadari, manusiapun adalah makhluk yang dinamis,  termasuk dalam hal ini adalah pikirannya, pasti selalu saja ada celah yang digunakan untuk mewujudkan kepentingan dirinya sebagai individu, kembali lagi kesadaran adalah kunci utama dalam melawan praktik korupsi.


Salam Justitia! 


Beberapa putusan inkracht terkait
Klik untuk melihat Daftar Putusan

Posting Komentar

0 Komentar