SUMBER-SUMBER HUKUM FORMAL

Penulis : MAIDA AULIA DAHNIEL

                         
Sumber Gambar : https://pixabay.com/id/illustrations/hukum-timbangan-keadilan-hakim-450202/

Sebenarnya sumber hukum menurut para ahli dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formal. Namun, kali ini Penulis ingin membahas sumber hukum dalam arti formal. Sebelum penulis memberikan beberapa macam sumber-sumber hukum formal, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Dengan demikian, sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh para penegak hukum. Pada tulisan kali ini, Penulis memerikan sedikit memberikan pengantar mengenai sumber hukum yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada Pancasila, dimana Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, serta sebagai dasar falsafah di Indonesia, yang mana secara Konstitusional mengatur Negara Indonesia besrta unsur di dalamnya. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum telah tercantum di dalam ketentuan tertinggi yaitu pada pembukaan UUD 1945 yang bersifat mengikat (imperative), maksudnya adalah bahwa semua warga negara, baik organisasi infrastruktur dan suprastruktur di dalam Negara Indonesia harus melaksanakan dan menjalankannya berdasarkan Pancasila.

Adapun sumber-sumber hukum formal adalah :

 
Undang-Undang

Undang-Undang merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Sesuai dengan tata urutan perundang-undangan di negara kita, yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Undang-undang adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan yang sangat mendesak. PERPU tersebut harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya.

Sudarsono, dalam mengutip pendapat  C.S.T Kansil menyatakan bahwa Undang-Undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Setiap Undang-undang terdiri dari a) Konsideran, yaitu dasar pertimbangan yang umumnya menentukan mengapa Undang-undang tersebut dibuat. Dasar pertimbangan ini diawali dengan kata-kata: menimbang, membaca dan mengingat, b) Pasal demi pasal, c) Penjelasan.

    
Jurisprudensi

Yang dimaksud dengan jurisprudensi yaitu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang secara umum memutuskan sesuatu persoalan yang belum ada pengaturannya pada sumber hukum yang lain.

      
Kebiasaan (Custom)

Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal dan keadaaan yang sama. Kebiasaan juga diartikan sebagai sumber hukum formal yang tidak tertulis. Bila suatu perbuatan manusia telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu kebiasaan, dan kebiasaan ini selalu berulang kali dilakukan, sehingga perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran (perasaan hukum). Maka dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan yang dipandang sebagai hukum.Tidak semua kebiasaan ini mengandung hukum yang adil, di anggap baik oleh seluruh masyarakat serta dapat mengatur kehidupan masyarakat, hanya kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Pancasila lah yang dapat di jadikan sebagai sumber hukum. Jadi, intinya tidak semua kebiasaan bisa dijadikan sebagai sumber hukum.

       
Perjanjian

Merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu  berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat. Salah satu asas yang terpenting dalam perjanjian adalah asas pacta sunt servanda, maksudnya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya.

        

Perjanjian Internasional.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih (bilateral atau multilateral). Perjanjian Internasional ini mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang karena perjanjian dengan negara lain hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 11 UUD 1945 menyatakan “Presiden dengan persetujuan Sewan Perwakilan Rakyat dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

       
Doktrin atau Pendapat Para Ahli.

Mengenai pendapat para ahli hukum pernah dikenal pendapat umum yang menyatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari Communis Opinio Doctorum (Pendapat umum para sarjana). Oleh karena itu, maka pendapat para sarjana (doktrin) mempunyai kekuatan mengikat sebagai sumber hukum. Pendapat para ahli ini dapat dipergunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah-masalah yang langsung atau tidak langsung berkaitan satu sama lain.

Nah, jadi inilah sumber-sumber hukum yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat dan membuat kehidupan dalam masyarakat menjadi teratur dan tertib hukum. Dalam tulisan kali ini Penulis hanya memberikan sedikit pengantar kepada para pembaca artikel ini mengenai sumber sumber hukum yang di dipedomani oleh Negara Indonesia.  Hanya sekian tulisan kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, mungkin di lain waktu Penulis akan memberikan tulisan mengenai klasifikasi hukum, serta lanjut kepada lapangan-lapangan hukum. Terimakasih telah membaca tulisan singkat ini.

Sumber bacaan : Asyhadie, H. Zaeni dkk, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Salam Justitia.